DPD - Kongres Advokat Indonesia - DKI
Login
Username

Password



Belum menjadi anggota?
Click here to register.

Lupa password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

15-07-2020 12:38
NEED ESSAY WRITING HELP? Save your time and get your essay written by a professional writer. We can cover any topic on any subject in the blink of an eye. Esl Report Proofreading Service For

15-07-2020 12:11

15-07-2020 12:05

15-07-2020 11:31

15-07-2020 11:26

Shoutbox Archive
Selamat Datang
Putih tulangku Merah darahku Kongres Advokat Indonesia rumahku
FORMULIR E LITIGASI NEW
PEMBERITAHUAN

FORMULIR E LITIGASI NEW DAPAT SUDAH BISA DI DOWNLOAD ----> DOWNLOAD


Ardy Mbalembout Kembali Pimpin DPD KAI DKI Jakarta
PEMBERITAHUAN

Ardy Mbalembout Kembali Pimpin DPD KAI DKI Jakarta

Selasa, 21 Januari 2020 – 12:20 WIB Ardy Mbalembout Kembali Pimpin DPD KAI DKI Jakarta - JPNN.com

Ardy Mbalembout (berdiri di podium) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD DKI Jakarta melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) KAI DPD di Jakarta, Senin (20/1/2020). Foto: Humas DPD KAI DKI

jpnn.com, JAKARTA - Ardy Mbalembout terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD DKI Jakarta melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) KAI DPD di Jakarta, Senin (20/1/2020). Ini merupakan periode kedua bagi Ardy sebagai Ketua Umum KAI DKI yang menjabat pada periode pertama 2015-2020 dan periode kedua pada 2020-2025.

Untuk diketahui, Ardy ditetapkan menjadi ketua umum terpilih secara aklamasi dalam sidang pleno dipimpin Ben Sitompul selaku Ketua Sidang sekaligus Ketua Pantia Pengarah didampingi Sekretaris Sidang dan tiga anggota pimpinan sidang.

Ben Sitompul menjelaskan setelah melewati proses pendaftaran calon ketua umum maka sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) KAI dan peraturan tata tertib, jika calon hanya satu maka otomatis ditetapkan menjadi Ketua Umum.

Ardy Mbalembout Kembali Pimpin DPD KAI DKI Jakarta

Sebelumnya, panitia membuka pendafataran bagi kandidat ketua umum KAI melalui Grup WA dan juga pengumuman melalui media massa surat kabar.

Usai terpilih, Ardy mengaku akan melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakderda) KAI DKI untuk menerjemahkan visi, misi dan program kerja sesuai rekomendasi Musda KAI DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Tokoh Muda asal NTT ini mengimbau seluruh anggota KAI untuk tetap menjaga maruah organisasi KAI. Dia juga mendorong peningkatan kapasitas advokat.

Menurut Ardy, Advokat, polisi, jaksa dan hakim merupakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum (catur wangsa).

Ke depan, menurut Ardy, pengurus yang dipimpinnya akan mendorong dan meningkatkan penegakan kode etik anggota advokat dan juga menjalin kerja sama dengan semua stakeholders guna mewujudkan visi, dan misi dan program kerja organsiasi KAI.

Ardy menambahkan selain menjalankan amanat dan kepercayaan MUSDA KAI DKI, dirinya menyampaikan keinginannya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tak mampu. Termasuk memberikan pendampingan dan membangun kesadarana hukum bagi masyarakat.

“Kami berharap organisasi advokat di masa mendatang makin solid, tidak terpecah-pecah sehingga tidak mudah jadi korban kriminalisasi,” kata Ardy.(fri/jpnn)

Info Link : https://www.jpnn.com/news/ardy-mbalembout-kembali-pimpin-dpd-kai-dki-jakarta?page=2


SYARAT BAKAL CALON KETUM KAI DKI
PEMBERITAHUAN

SYARAT BAKAL CALON KETUA KAI DKI PERIODE 2020-2025

1. KTP DKI JAKARTA

2. Telah 10 tahun menjadi Advokat

3. Telah aktif di DPD KAI selama 5 tahun berturut-turut

4. Menyetor dana Rp. 100.000.000,- ke rekening Ketua OC (BRI : 748501004269534 a/n PETRUS EFRANDO ONJUR)

Contak Person : 0813 9822 0344 (evan)

BATAS AKHIR PENDAFTARAN SABTU JAM 17:00 WIB

Mengetahui

Ketua SC : BEN VICTOR BARITA SITOMPUL, SH, MH

Ketua OC : PETRUS EFRANDO ONJUR, SH, MH 


Undangan MUSDA II DPD KAI DKI Jakarta
PEMBERITAHUAN

Undangan MUSDA II DPD KAI DKI Jakarta

Selamat siang bapak, ibu, dan rekan sekalian :

MUSDA DPD KAI DKI

Hari                 : Senin

Tanggal           :  20 Januari 2020

Tempat            : Apartmen EKSEKUTIF Menteng, JL. Pegangsaan Barat 6 Menteng Jakarta

Jam                  : 12 – Selesai

 

STEERING COMITTEE

Ketua SC         : Ben Victor Barita Sitompul, SH, MH

Sekretaris SC : Duin Palungkuan , SH

Anggota SC    : -    Natalia Petracia Sahetapy, SH

-       Harapan Doloksaribu, SH

-       Dr. Heru Herdiawati, SH, MH

 

ORGANIZING COMITTEE

Ketua OC        : Petrus Efrando Onjur, SH, MH

Sekretaris OC : Silvia Yuliasari, SH

 

Untuk pernyataan kehadiran agar WA ke nomor

CONTAK PERSON : 1. Evan 081398220344

  2. Anita 087886737171

 

Catatan: konfirmasi kehadiran di batasi sampai hari jumat tgl 17 januari 2020 jam 17.00wib

MARS KAI : https://youtu.be/JDuNN7LhVCs


Korupsi PAW KPU 2020
PEMBERITAHUAN
KORUPSI PAW KPU 2020
Ketua KPU Ungkap Nasib Sial Rekannya Karena Desakan PDIP
Wahyu Setiawan saat memakai rompi oranye KPK. (Foto: Detik.com)

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait nasib sial yang dialami rekannya itu, Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan alasannya.

Mengutip Teropong Senayan, menurut Arief, Wahyu Setiawan terjaring dalam operasi tangkap tagan (OTT) KPK karena tersu didesak oleh PDI Perjuangan. Kata Arief, Wahyu tiga kali menolak menolak permintaan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut untuk melakukan Penggantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR RI dari dapil Sumatera Selatan I Riezky Aprilia.

Menurutnya, dalam tiga kali rapat pleno terkait PAW tersebut, tidak ada anggota KPU yang berbeda pendapat.

"Seingat saya untuk case ini (permintaan PAW anggota PDIP), nggak ada pandangan berbeda. Sepanjang yang saya ingat, tiga kali itu nggak ada yang berbeda," kata Arief Budiman.

Arief mengatakan, tidak mengingat persis dinamika dalam tiga kali rapat pleno untuk membahas permintaan PAW dari PDIP untuk menggantikan Riezky Aprilia dengan Harun Masiku menjadi anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan I. Bahkan, Arief mengaku tidak ada hal yang mencurigakan dari Wahyu Setiawan ketika rapat pleno berlangsung.

"Tapi tiap rapat pleno ada risalahnya. Seingat saya nggak ada yang berbeda pendapatnya untuk hal ini," ungkapnya.

Menurut Arief, sikap KPU dari awal konsisten menolak permintaan DPP PDIP mulai dari permohonan mengalihkan suara caleg Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia ke Harun Masiku sampai permintaan PAW Riezky Aprilia dengan Harun Masiku di dapil Sumatera Selatan I. KPU, kata Arief, menilai permintaan DPP PDIP bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Kan aturannya sudah jelas di UU itu bagaimana cara menggantinya, siapa yang berhak menggantikan, kan itu udah jelas," tutur dia.

Dalam Pasal 426 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk pengganti diatur juga dalam pasal yang sama ayat (3) yang menyatakan calon terpilih anggota DPR yang meninggal dunia diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap (DCT) Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

Permintaan PAW PDIP juga tidak bisa dilakukan KPU karena tidak sesuai dengan UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 239 sampai 243 UU MD3 mengatur secara spesifik PAW anggota DPR.

Link News :  http://share.babe.news/s/feMSFffYT


Human Trafficking 2019
PEMBERITAHUAN

Ketika Advokat Ardy Mbalembout “Menggelitik” Isi Perut UU Nomor 18 Tahun 2017,Tentang PMI

JAKARTA, KORANDAERAH.COM-Berpostur tinggi semampi,bercelana jeans berwarna krem dengan balutan batik lengan panjang, suaranya menggelegar, itulah sosok advokat dan politisi muda Partai Demokrat dari batas pulau di bagian tenggara Indonesia. Sosok itu tak lain adalah Ardy Mbalembout, SH, MM, CLA.

Siang itu, di Cafe Upnormal, Cikini, Menteng jakarta Pusat, Ardy,demikian sapaan akrab bagi pria asal Nusa Tenggara Timur ini menjadi salah satu pembicara dalam sebuah diskusi publik, mengangkat tema “Membedah Persoalan Perdagangan Manusia di NTT (Telaah Kasus Tenaga Kerja Indonesia Ilegal)”.

Adapun, diskusi ini diselenggarakan oleh sekelompok anak muda dari berbagai latar belakang profesi, yakni Advokat, Aktivis dan Jurnalis asal Nusa Tenggara Timur yang berdomisili di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang dengan moderator Fredy Batara (jurnalis Jpnn.com).

Foto Bersama : Kiri ke Kanan : Ferdinandus Batara,Petrus Selestinus,Gustaf, Melky Laka Lena, Opa Japi,Ardy,Servulus , Rudy, Serfasius Manek, Marsel (Foto:Domi Lewuk)

Diskusi ini menghadirkan para narasumber antara lain, Praktisi Hukum Praktisi Hukum Servasius Serbaya Manek yang menyoroti kasus TKI asal NTT di Luar Negeri dan solusinya, Praktisi Hukum Rudi Kabunang dengan materinya tentang Studi Kasus Tenaga Kerja dari Aspek Implementasi Regulasi Bidang Ketenagakerjaan, lalu Praktisi Hukum Ardy Mbalembout, yang membedah persoalan regulasi bidang Ketenagakerjaan Tingkat Internasional/MoU Tingkat ASEAN.

Pembicara lainnya , Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar asal daerah pemilihan NTT Melki Laka Lena, dengan materi, Pengawasan terhadap Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan pelaksana terkait ketenagakerjaan,serta Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti, yang secara khusus mengupas soal Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan lainya terkait ketenagakerjaan.

Ilustrasi Foto berita tentang UU No.18 tahun 2017 Tentang Pekerja Imigran Indonesia (PMI)/Istimwa

Diketahui, perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), adalah bagian dari revisi UU sebelumnya yang telah menekankan pada upaya perlindungan PMI yang lebih baik.

“Nah, salah satu yang membedakan isi revisi UU tersebut adalah bahwa peran Pemerintah Daerah (Pemda), mulai dari provinsi hingga desa, dituangkan secara langsung dalama Undang-Undang ini. Dimana sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004. Penguatan fungsi di daerah ini yang akan sedikit mengurangi peran swasta yang selama ini berperan lebih aktif dalam pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004,” kata Ardy yang tampil bak Zig Ziglar, tokoh motivator tenar asal Alabama yang selalu menghipnotis audiens itu.

Ilustrasi Aksi terkait Perdagangan manusia di NTT (Ist)

Menurutnya, perangkat UU nomor 18 Tahun 2017 yang merupakan perbaikan dari UU Nomor 39 Tahun 2004, itu sudah bagus, hanya saja implementasi di masyarakat khususnya melalui pemerintah daerah itu masih jauh dari harapan (sangat kurang-red).

“Masyarakat sangat membutuhkan pengawasan dan tindakan nyata aparatur negara serta instansi negara, khususnya pihaknya yang terlibat langsung dengan penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia, terutama yang sedang bekerja di luar negeri,” urai Ardy.

Lanjutnya, mereka, dalam hal ini aparatur sipil negara, yang telah ditunjuk oleh UU untuk melakukan pengawasan, pelatihan, perekrutan, penempatan serta pelindungan para tenaga kerja Indonesia itu telah digaji oleh negara itu seharusnya lebih profesional.

Peringatan Keras, Stop-Human Trafficking !!! (Ist)

“Dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2017 yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kini lebih dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta instansi yang terkait kan sudah digaji oleh negara dan anggarannya pun jelas. Rakyat tahu, dimana APBN tersebut berasal dari iuran pajak rakyat, tentunya harus bekerja lebih serius, bekerja lebih profesional jangan dibebankan kepada para pekerja migran kita,” ujarnya dengan suara yang menggelegar.

Sebagai advokat muda yang telah membantu sekitar 3000 an warga atas pembebasan tanah di kawasan kalimalang,jakarta Timur ini mengusuklan, apabila ditemukan atau tertangkap pekerja migran Indonesia menggunakan dokumen palsu atau bekerja secara ilegal di luar negeri melalui perusahaan penyalur tenaga kerja, maka yang harus dihukum bukan pekerjanya tetapi perusahaan penyalurnya, pemda serta instansi terkait yang kecolongan. Karena akibat kelalaian itulah menyebabkan rakyat di daerahnya melakukan pemalsuan dokumen, yang ujung-ujungnya dikategorikan ‘pekerja ilegal’.

29 TKI NTT Meninggal Dalam 4 Bulan (Foto: Pinter Politik)

“Rakyat yang memilih untuk menjadi pekerja migran dengan bekerja di luar negeri karena merasakan kurangnya kesempatan kerja dimana daerah dia berasal. Dan kebanyakan pekerja migran yang bermasalah adalah mereka yang bekerja di bidang informal seperti asisten pembantu rumah tangga, sopir, pekerja kebun dan lain-lain. Ini harus menjadi perhatian kita semua, khususnya para pejabat negara,” tegas Ardy untuk coba menggelitik isi perut UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Imigran Indonesia (PMI), terkusus dari NTT.

Apa yang dikupas Ardy semata untuk membuka perhatian masyarakat NTT agar turut memberi solusi persoalan tenaga kerja, tak lagi ada pekerja asal provinsi kepulauan ini yang saban bulan menjemput peti yang harusnya berisi harta karun hasil jeri payah menjadi duta devisa bagi keluarga,daerah,dan bangsa.

Namun yang kita terima adalah peti berisikan jenazah keluarga kita yang adalah korban kekerasan oleh oknum majikan sebagai Pekerja Imigran Indonesia (PMI) di Negeri orang. Mari,berama-sama menciptakan lapangan kerja bagi daerah kita tercinta, agar tak lagi tangis dan air mata mengurai dan piluh yang mengiris hati-batin karena kemiskinan. NTT masih punya lahan,NTT masih bisa hidup dari pertanian berbasis lahan kering.

“Mulailah membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat” (Pit Alexander Tallo,SH, Gubernur NTT , 1999-2003, 2003-2008).*

Link News : https://korandaerah.com/2020/01/10/ketika-advokat-ardy-mbalembout-menggelitik-isi-perut-uu-nomor-18-tahun-2017tentang-pmi/



Upaya Menjadikan Peradi Wadah Tunggal Advokat Ditolak MK
PEMBERITAHUAN

Upaya Menjadikan Peradi Wadah Tunggal Advokat Ditolak MK

Kabar24.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan konsistensi sikapnya terhadap keberadaan wadah tunggal organisasi advokat.

Untuk kesekian kalinya, MK menolak gugatan terhadap UU No. 18/2003 tentang Advokat yang meminta Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dikukuhkan sebagai organisasi tunggal advokat. Permohonan uji materi anyar tersebut diajukan oleh enam orang advokat.

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa MK setidaknya telah memutus lima perkara pengujian norma organisasi advokat dalam kurun 2006—2015. Berangkat dari putusan-putusan terdahulu, MK menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas ihwal organisasi advokat.

MK, kata dia, memang pernah menyatakan dalam pertimbangan hukum putusan bahwa Peradi sebagai organisasi yang berhak menjalankan delapan kewenangan pemberian UU Advokat.

Meski demikian, MK juga tidak malarang organisasi advokat lain karena menyangkut jaminan hak berserikat dan berkumpul serta hak pengacara untuk mendapatkan pekerjaan.

“Dengan demikian permasalahan organisasi advokat yang secara faktual masih ada telah berkenaan dengan kasus konkret yang bukan kewenangan Mahkamah untuk menilai,” kata Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan.

Dalam argumentasi hukumnya, para pemohon menilai Peradi berhak dikukuhkan sebagai organisasi tunggal profesi advokat. Mereka meminta kepada MK untuk memaknai sejumlah frasa ‘organisasi advokat’ dalam UU Advokat sebagai ‘Perhimpunan Advokat Indonesia’.

Menurut para pemohon, wadah tunggal advokat dapat memberikan kepastian hukum mengingat semangat UU Advokat adalah menciptakan organisasi tunggal. Dengan demikian, advokat diperlakukan sama dengan insinyur, dokter, notaris, dan tenaga kesehatan yang memiliki wadah profesi tunggal.

Namun, permohonan tersebut menimbulkan reaksi dari organisasi advokat lain. Bahkan, Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Kongres Advokat Indonesia (KAI) kubu Siti Jamaliah Lubis, KAI kubu Tjoetjoe S. Hernanto, dan Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari), menjadi pihak terkait yang kontra dengan permohonan uji materi.

Salah satu argumen dari para penentang adalah perpecahan dalam tubuh Peradi sendiri sehingga semakin menyulitkan penyatuan organisasi. Saat ini, bercokol Peradi kubu Fauzie Yusuf Hasibuan, Luhut M.P. Pangaribuan, dan Juniver Girsang.

Namun, Peradi kubu Fauzie Yusuf Hasibuan yang turut menjadi pihak terkait sepakat dengan permohonan para pemohon. Alasannya, Peradi telah dideklarasikan oleh delapan organisasi advokat pada Desember 2004 sehingga memenuhi ketentuan UU Advokat.

Berdasarkan catatan Peradi, permohonan uji materi UU Advokat tersebut merupakan gugatan ke-20.

Info : https://kabar24.bisnis.com/read/20191128/16/1175349/upaya-menjadikan-peradi-wadah-tunggal-advokat-ditolak-mk

Permohonan PERADI Ditolak, Organisasi KAI ISL di Akui

info : https://suara-phasivic.com/polri/permohonan-peradi-ditolak-organisasi-kai-isl-di-akui/


Laporan Terhadap Tjoetjoe Sanjaya Masuk Tahap Pemberkasan
PEMBERITAHUAN

Laporan Terhadap Tjoetjoe Sanjaya Masuk Tahap Pemberkasan

[INDONESIAKORAN.COM]-Klaim merk dan logo Kongres Advokat Indonesia (KAI) oleh organisasi lain berbuntut ke proses pidana. Dugaan organisasi yang mengklaim merek dan logo KAI tersebut yakni KAI yang dipimpin Tjoetjoe Sanjaya Hernanto. 

KAI Indra Sahnun Lubis (ISL) melalui advokat, Djamaludin Koedoeboen SH melaporkan Tjoetjoe Sanjaya Hernanto dan Aprilia Supaliyanto Marto Saputro ke Polda Metro Jaya pada 22 Maret 2018 lalu. Tanda bukti laporan tersebut dengan LP/390/III/2018/Bareskrim. 

Berdasarkan surat yang diterima media ini bahwa satu-satunya merek dan logo KAI yang sah menurut hukum adalah KAI yang terbentuk saat Munas di Wisma Perdamaian di Jakarta, 2008. Yakni dalam poin empat menyebut KAI yang beralamat di DPP Kongres Advokat Indonesia Rasuna Office Park Lt. 1, Ruang MO-01, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Keabsahan KAI versi ISL didasarkan atas terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI, pada 29 Agustus 2019. Dalam surat itu disebutkan, semua pendaftaran atau penggunaan merk KAI harus seizin KAI ISL. Jika ada organisasi lain yang mengatasnamakan KAI, maka tidak sah,

Ketua DPD KAI ISL DKI Jakarta, Ardy Mbalembout SH MH Cla didampingi Advokat Rino SH ,Advokat Matias SH dan Farhan Chaniago, SH menyambangi Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2019). 

"Kami datang untuk melengkapi berkas tambahan berupa Keputusan Dirjen HAKI yang mengakui KAI Sah adalah KAI ISL," ujar Ardy kepada wartawan. 

Ardy menegaskan, pendaftaran permohonan merk Kongres Advokat Indonesia hanya dapat dilakukan persetujuan Kongres Advokat Indonesia yang sah. "Sesuai peraturan yang berlaku dengan alamat DPP Kongres Advokat Indonesia Rasuna Office Park Lt. 1, Ruang MO-01, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan," tukasnya.

Info : https://suara-phasivic.com/polri/laporan-terhadap-tjoetjoe-sanjaya-yang-menggunakan-label-kai-di-follow-up-ardi-malembout-dan-rekannya/


PENGUMUMAN PELAKSANAAN UJIAN CALON ADVOKAT (UCA) 2019 DPD KAI DKI JAKARTA
PENGUMUMAN PELAKSANAAN UJIAN CALON ADVOKAT (UCA) 2019

Pengumuman Pelaksanaan Ujian Calon Avokat (UCA) 2019

DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta

Syarat/Dokumen Pendaftaran Peserta :

  • Fotocopy KTP yang masih berlaku 2 (dua) lembar
  • Pasfoto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar – latar belakang merah
  • Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum 1 (satu) lembar Legalisir asli/cap basah

Biaya :

Biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya Ujian Calon Advokat (UCA) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

 

Cara Pembayaran :

Pembayaran biaya pendaftaran dan biaya UCA dilakukan via transfer atau setor tunai ke rekening;

Bank                    : BCA

No. Rekening      : 0750127711

Atas Nama          : MM Mbalembout, SH

 

Tempat Pendaftaran :

Sekretariat DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta.

MTH Residence Apartment, TMG Floor, Jl Otista Raya No. 60, Cawang, Jakarta Timur.

Pendaftaran dibuka setiap hari Senin s/d Jumat, pukul 10.00 WIB s/d 17.00 WIB.

 

Tempat Pelaksanaan :

Akan diumumkan via Whatsapp atau SMS bagi calon peserta yang telah mendaftar.

 

Kontak Panitia :

Anita               : 0878 8673 7171

Sekretariat      : 021-3972 1973


PELAKSANAAN DIKLAT KHUSUS PROFESI ADVOKAT (DKPA) 2019 DPD KAI DKI JAKARTA
PELAKSANAAN DIKLAT KHUSUS PROFESI ADVOKAT (DKPA) 2019 DPD KAI DKI JAKARTA

PENGUMUMAN PELAKSANAAN

DIKLAT KHUSUS PROFESI ADVOKAT (DKPA) 2019

DPD KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) DKI JAKARTA

 

Tempat Pendaftaran bagi peserta DKPA KAI dilaksanakan

di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta :

MTH Residence Apartment TMG Floor. Jalan Otista Raya No. 60 Cawang Jakarta Timur (samping polsek jatinegara) 

 

Persyaratan Mengikuti DKPA KAI :

1. Mengisi Formulir DKPA (dapat di download di website dpd kai dki jakarta, www.kai-dki.org)

2. Foto Copy KTP yang masih berlaku

3. Foto Ukuran 3 X 4 (4 Lembar ) background merah

4. Foto Copy Ijazah S1 Hukum (di legalisir basah) (2 lembar)

5. Bagi yang telah mengikuti Ujian Calon Advokat (UCA) KAI, fotocopy sertifikat Ujian Calon Advokat 1 lbr.

5. Menyerahkan bukti asli pembayaran / transfer biaya DKPA sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) yang telah di setor/transfer ke Rekening DPD KAI di Rek BCA Cab. Sabang No. Rek 0750127711 atas nama MM Mbalembout, SH

 

Jadwal Pelaksanaan DKPA DPD KAI

Pertemuan I      : Sabtu, 21 Desember 2019 (09.00 WIB s/d selesai)

Pertemuan II     : Minggu, 22 Desember 2019  (09.00 WIB s/d selesai)

 

Lokasi DKPA DPD KAI DKI JAKARTA:

Akan diinfokan lebih lanjut melalui kontak masing-masing peserta. 

 

Contact Person :

Anita 0878-8673-7171 (wa)

Telp 021-3972 1973


KONGRES ADVOKAT INDONESIA BATU MALANG 14-16 NOVEMBER 2019
KONGRES ADVOKAT INDONESIA BATU MALANG 14-16 NOVEMBER 2019

PEMBERITAHUAN : Sehubungan akan di selenggarakannya KONGRES Ke-3 KAI pd tgl. 14 sd 16 Nov 2019 di Batu Malang, maka diharapkan kepada seluruh anggota KAI DKI Jakarta dapat hadir menjadi peserta dalam pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali, untuk itu kepada para ketua/Koordinator DPC di sewilayah DKI Jakarta dapat mengkoordinir para anggotanya untuk dapat mendaftarkan diri melalui Sekretariat DPD KAI, karena sesuai dengan aturan yg ditetapkan OC panitiya kongres ke-3 peserta yang sah harus berdasarkan surat rekomendasi dari DPD KAI DKI , Mari kita sukseskan KONGRES 3 KAI di Batu Malang .

Wass...MM Ardy Mbalembout ( Ketua DPD KAI DKI ) . Terimakasih.

WA : +6287886737171
Telp : 021 39721973